michaelsonmelrose.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini resmi dapat digunakan di Jepang. Peluncuran ini dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI. Kehadiran QRIS di Negeri Sakura menandai ekspansi pertama sistem ini ke luar kawasan ASEAN, setelah sebelumnya sukses terintegrasi dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.
“Baca juga : Pakar Hukum Dukung Koster Tolak Pembangunan Kasino di Bali”
Ekspansi ini merupakan bagian dari inisiatif konektivitas pembayaran lintas negara. Dengan hadirnya QRIS di Jepang, wisatawan Indonesia bisa bertransaksi langsung menggunakan aplikasi pembayaran berbasis QRIS tanpa perlu menukar mata uang.
Langkah ini merupakan hasil kolaborasi BI dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI), Payment Japan Association (PJA), Netstars, serta beberapa lembaga keuangan lokal. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyebutkan bahwa negara-negara lain seperti Cina, India, Korea Selatan, dan Arab Saudi juga tengah dijajaki untuk integrasi serupa.
“Ekspansi QRIS merupakan bagian dari upaya mendukung digitalisasi dan inklusi keuangan lintas negara,” ujar Filianingsih.
Berdasarkan data BI hingga Juni 2025, transaksi lintas negara dengan QRIS mencatat perkembangan signifikan. Di Thailand, ada 994.890 transaksi senilai Rp437,54 miliar sejak 2022. Di Malaysia, transaksi mencapai 4,31 juta senilai Rp1,15 triliun sejak 2023. Sementara Singapura mencatat 238.216 transaksi dengan nilai Rp77,06 miliar sejak November 2023.
QRIS Resmi Digunakan di Jepang: Ini Kelebihan dan Kekurangannya
Namun, seperti teknologi lain, QRIS juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan utama terletak pada kepraktisan. Cukup satu QR code, pengguna bisa bertransaksi dengan berbagai aplikasi pembayaran, tanpa uang tunai. Semua transaksi tercatat otomatis, memudahkan pembukuan dan memperkuat akses pelaku usaha ke layanan keuangan formal.
Kelebihan lainnya termasuk peningkatan potensi penjualan, efisiensi biaya, keamanan transaksi, dan peluang akses ke pembiayaan. Pelaku usaha juga lebih mudah mengikuti program-program pemerintah yang mendorong digitalisasi UMKM.
Namun, keterbatasan tetap ada. Batas maksimal transaksi Rp10 juta membatasi fleksibilitas untuk transaksi besar. QRIS juga bergantung penuh pada koneksi internet, membuatnya tidak optimal di daerah dengan infrastruktur digital terbatas.
Selain itu, Bank Indonesia menjelaskan risiko penipuan melalui QR code palsu masih menjadi tantangan. UMKM juga menanggung biaya administrasi hingga 0,7 persen per transaksi, yang bisa dirasa berat bagi pelaku usaha kecil.
“Baca juga : Eks Marinir Satriya Kumbara Kehilangan Kewarganegaraan Ganda”
Perluasan QRIS ke Jepang dan potensi koneksi ke Cina memberikan harapan besar bagi penguatan sistem pembayaran regional. Di saat yang sama, pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan pemerataan infrastruktur dan literasi digital agar manfaat QRIS bisa dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
Leave a Reply