DPRD Jabar Dorong PT Jasa Sarana Hentikan Bisnis Rugi dan Pulihkan Keuangan
Komisi III Minta Evaluasi Total Lini Usaha BUMD Infrastruktur
Komisi III DPRD Jawa Barat meminta manajemen PT Jasa Sarana segera menghentikan seluruh kegiatan bisnis yang tidak memberikan keuntungan dan justru menambah beban keuangan perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelamatkan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami penurunan signifikan.
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mengatakan evaluasi menyeluruh diperlukan agar PT Jasa Sarana dapat kembali menjalankan fungsi sebagai perusahaan daerah yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut dia, perusahaan harus meninggalkan sektor usaha yang tidak produktif dan mengarahkan sumber daya pada bidang yang memiliki peluang pertumbuhan serta mampu menghasilkan pendapatan.
“Usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang masih produktif dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan,” ujar Jajang dalam keterangannya di Bandung.
baca juga: Dedi Mulyadi targetkan penggabungan 41 BUMD dimulai 2026
Nilai Aset PT Jasa Sarana Menyusut hingga Rp500 Miliar
Berdasarkan hasil audit dan evaluasi Komisi III DPRD Jawa Barat, kondisi keuangan PT Jasa Sarana mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai aset perusahaan yang sebelumnya tercatat lebih dari Rp1 triliun kini diperkirakan menyusut menjadi sekitar Rp500 miliar.
Selain penurunan aset, perusahaan juga masih memiliki kewajiban utang yang berada pada kisaran Rp170 miliar hingga Rp180 miliar. Kondisi tersebut membuat nilai bersih aset yang benar-benar dimiliki perusahaan berada di sekitar Rp400 miliar.
Jajang menjelaskan, persoalan utama PT Jasa Sarana tidak hanya berkaitan dengan nilai aset, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional.
Setiap tahun, pendapatan perusahaan dinilai belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional sehingga masih mencatatkan defisit sekitar Rp3 miliar.
“Kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan masih mengalami defisit,” kata Jajang.
Optimalisasi Aset Menjadi Langkah Pemulihan Keuangan
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Komisi III DPRD Jawa Barat mendorong PT Jasa Sarana melakukan strategi pemulihan melalui optimalisasi aset yang dimiliki.
Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah melepas aset tidak produktif atau idle asset. Hasil dari pengelolaan aset tersebut dapat digunakan untuk memperkuat modal usaha pada sektor yang memiliki prospek lebih baik.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu perusahaan memperbaiki struktur keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan bisnis dalam jangka panjang.
DPRD Jawa Barat juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perusahaan. Manajemen PT Jasa Sarana perlu menerapkan pengelolaan usaha yang lebih selektif agar setiap investasi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan pemerintah daerah.
Sebagai BUMD, PT Jasa Sarana memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Karena itu, keberlangsungan perusahaan harus dijaga melalui pengambilan keputusan bisnis yang berbasis kajian dan potensi keuntungan.
DPRD Jabar Awasi Perbaikan Kinerja PT Jasa Sarana
Jajang menegaskan pengawasan yang dilakukan Komisi III bertujuan memastikan PT Jasa Sarana kembali menjalankan perannya secara profesional. Perusahaan diharapkan tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurut dia, perbaikan manajemen menjadi faktor penting dalam proses pemulihan perusahaan. Penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta fokus pada bisnis potensial menjadi langkah utama agar kondisi keuangan dapat kembali stabil.
“Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Jajang.
Ke depan, DPRD Jawa Barat akan terus melakukan pengawasan terhadap langkah perbaikan yang dilakukan PT Jasa Sarana. Evaluasi bisnis dan pengelolaan aset menjadi bagian penting untuk memastikan BUMD tersebut mampu bertahan, berkembang, dan memberikan nilai tambah bagi daerah.
baca juga: Dobrak Pakem, Subway Jadikan Kaca Bening Ladang Cuan
Leave a Reply