michaelsonmelrose.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan menagih tunggakan pajak dari 200 wajib pajak besar. Ia menyebut jumlah yang bisa dikumpulkan negara dari langkah ini diperkirakan mencapai Rp50 hingga Rp60 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9).
“Baca juga : Hasan Nasbi Jadi Komisaris Pertamina Usai Dicopot dari PCO”
Menurut Purbaya, daftar nama penunggak pajak tersebut sudah berstatus hukum tetap (inkracht) dan akan segera dieksekusi. “Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht. Kita mau kejar dan eksekusi,” ujarnya. Ia menegaskan, proses penagihan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Mereka tidak akan bisa lari,” imbuhnya.
Langkah tegas ini diambil di tengah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp321,6 triliun per Agustus 2025, setara 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara hingga 31 Agustus tercatat Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target APBN 2025. Penerimaan tersebut terdiri dari pajak sebesar Rp1.330 triliun, kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun, serta PNBP sebesar Rp306,8 triliun.
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Ketimpangan antara pendapatan dan belanja ini menjadi salah satu alasan kuat pemerintah memperkuat penegakan pajak.
Isu penunggakan pajak bukan hal baru. Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo, mengungkapkan bahwa ada 300 pengusaha Indonesia menunggak pajak hingga Rp300 triliun. Informasi ini disebut Hashim berasal dari Menteri Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, terutama terkait kepemilikan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
“Baca juga : Pemerintah Indonesia Catat Rp17 T Bansos Salah Sasaran”
Upaya Menteri Keuangan dalam penagihan pajak ini menjadi langkah penting untuk memperkuat fiskal negara dan mendorong kepatuhan pajak, terutama dari sektor-sektor strategis seperti perkebunan dan industri besar. Pemerintah juga akan meningkatkan transparansi dan penegakan hukum untuk menutup celah pelanggaran pajak di masa mendatang.
Leave a Reply