michaelsonmelrose.com – Payment ID yang telah resmi diperkenalkan oleh Bank Indonesia (BI), sistem identifikasi digital baru yang dirancang untuk melacak seluruh transaksi keuangan masyarakat Indonesia.
Sistem ini menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030, yang menargetkan modernisasi sistem pembayaran nasional berbasis data dan infrastruktur digital.
“Baca juga : PLN Indonesia Power Resmikan Dua Pembangkit Baru di Papua”
Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan bahwa Payment ID akan menjadi elemen penting dalam penguatan data transaksi nasional. Saat ini, fitur tersebut masih dalam tahap uji coba awal, dengan penyaluran bantuan sosial non-tunai sebagai kasus penggunaan pertama. Proyek ini dijadwalkan mulai dijalankan pada 17 Agustus 2025.
Sistem Identifikasi Transaksi Digital yang Terhubung ke NIK
Payment ID merupakan pengenal unik sembilan karakter, yang dihasilkan dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terhubung dengan biometrik serta face recognition. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembayaran yang transparan, efisien, dan akurat—terutama dalam proses verifikasi identitas.
Namun, BI menekankan bahwa penggunaan Payment ID tetap berdasarkan persetujuan individu (consent-based) dan hanya bisa diakses oleh pihak berwenang. Protokol keamanan mengharuskan lembaga keuangan mengajukan permintaan akses melalui sistem Infrastructure Exchange Application (IAEA) milik BI.
Potensi Penguatan Kredit Skor dan Risiko Privasi
OJK menyambut baik Payment ID karena dinilai mampu meningkatkan akurasi sistem credit scoring dan efisiensi proses Know Your Customer (KYC). Kepala Eksekutif OJK Hasan Fawzi mengatakan, target implementasi awal pada 2027.
Namun, para ahli kebijakan publik menyoroti risiko keamanan data. Achmad Nur Hidayat, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, mengingatkan bahwa sistem ini berbasis NIK dapat membawa risiko serius jika tidak dibarengi perlindungan data yang kuat. Ia mencontohkan kasus kebocoran data di India (Aadhaar) dan China (social credit system) sebagai bukti pentingnya regulasi yang ketat.
Menurut laporan Kementerian Kominfo, lebih dari 100 juta data pribadi WNI bocor sejak 2019 hingga 2023 akibat lemahnya sistem pertahanan siber. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, penerapan Payment ID dapat menjadi celah baru bagi pelanggaran hak digital warga.
Ia meminta BI tidak tergesa-gesa dan memastikan kesiapan infrastruktur serta edukasi publik yang memadai.
Menuju Transformasi Keuangan Digital yang Aman dan Inklusif
Payment ID diyakini akan membuka babak baru dalam ekosistem pembayaran digital Indonesia. Namun, perlindungan data dan hak digital harus menjadi prioritas utama sebelum sistem ini diimplementasikan secara luas. Tanpa fondasi hukum yang kuat, inovasi seperti Payment ID justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Baca juga : Kopda Bazarsah Divonis Mati, Keluarga Polisi Menangis”
Jika dikelola dengan bijak dan aman, Payment ID bisa menjadi instrumen strategis dalam membentuk masa depan sistem keuangan Indonesia yang transparan, efisien, dan berorientasi pada perlindungan hak individu.
Leave a Reply