Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2027

Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2027

Pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, serta indikator pembangunan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesepakatan itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu. Pemerintah selanjutnya akan menggunakan hasil pembahasan tersebut sebagai pedoman untuk menyempurnakan arsitektur RAPBN 2027.

Pertumbuhan Ekonomi 2027 Ditargetkan 6 Persen

Dalam kesepakatan asumsi makro, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 sebesar 6,0 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Target tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam penyusunan RAPBN 2027. Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi lain yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kondisi pasar keuangan.

Inflasi ditargetkan berada pada level 2,5 persen secara tahunan. Nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun disepakati sebesar 6,9 persen.

Asumsi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung kebutuhan pendapatan dan belanja negara. Pemerintah juga dapat menggunakan indikator tersebut untuk menentukan arah kebijakan fiskal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah disepakati bersama DPR.

baca juga: Kadin Indonesia dan Singapura Kerja Sama Bantu UMKM Tembus Pasar ASEAN

Sasaran Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Selain asumsi ekonomi makro, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah sasaran pembangunan untuk 2027. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang ditargetkan berada pada kisaran 6,0 hingga 6,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,30 hingga 4,87 persen. Pemerintah juga menetapkan target penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.

Sementara itu, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen. Target tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas kesempatan kerja, tidak hanya terhadap jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati indeks modal manusia sebesar 0,575. Indikator tersebut menjadi bagian dari ukuran pembangunan yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia.

Target Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Sektor pertanian dan perikanan turut menjadi bagian dari sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan sebesar 0,8083, sedangkan indeks nilai tukar petani berada pada kisaran 126 hingga 128.

Untuk nelayan, indeks nilai tukar nelayan ditargetkan mencapai 106 hingga 110. Indikator tersebut digunakan untuk melihat perkembangan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Pemerintah juga menetapkan target pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita sebesar 5.800 hingga 5.840 dolar AS. Jika dihitung dalam rupiah, target GNI per kapita berada pada kisaran Rp98,54 juta hingga Rp99,22 juta.

Target Lingkungan dan Ketimpangan Ekonomi

Sasaran pembangunan lainnya mencakup kualitas lingkungan hidup. Pemerintah dan DPR menetapkan target indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 76,84 pada 2027.

Kesepakatan juga mencakup indikator ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ekstrem. Tingkat kemiskinan ekstrem ditetapkan pada kisaran 0 hingga 0,5 persen.

Angka tersebut mengalami perubahan dibandingkan target sebelumnya yang berada pada level 0 persen. Perubahan ini memberikan ruang sasaran yang lebih realistis dalam mengukur pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem.

Indeks rasio gini juga mengalami penyesuaian. Pemerintah dan DPR menyepakati target sebesar 0,360 hingga 0,365, dibandingkan kisaran sebelumnya 0,362 hingga 0,367.

Sebagian Besar Target Masih Sesuai Nota Keuangan

Purbaya menjelaskan bahwa sebagian besar target indikator pembangunan yang disepakati masih berada dalam rentang yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.

Artinya, pembahasan bersama Komisi XI DPR tidak mengubah sebagian besar sasaran yang sebelumnya telah diajukan pemerintah. Penyesuaian terutama terlihat pada target kemiskinan ekstrem dan indeks rasio gini.

Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyempurnaan RAPBN 2027. Pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan, pandangan, dan saran yang disampaikan DPR selama rangkaian pembahasan.

Pemerintah Siapkan Penyempurnaan RAPBN 2027

Purbaya mengapresiasi dukungan Komisi XI DPR RI selama pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027. Menurutnya, proses pembahasan berlangsung dinamis dan konstruktif.

Ia menilai hasil pembahasan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat arah kebijakan fiskal pada 2027. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” kata Purbaya.

Dengan disepakatinya asumsi makro dan berbagai sasaran pembangunan, pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas untuk melanjutkan penyusunan RAPBN 2027. Tahap berikutnya akan berfokus pada penyelarasan kebijakan fiskal, program pemerintah, serta kebutuhan pembangunan berdasarkan target yang telah disepakati.

baca juga: Asumsi RAPBN disepakati, OJK perkuat kontribusi sektor keuangan