michaelsonmelrose.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah besar dalam reformasi ekonomi nasional dengan memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200 entitas. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan struktur ekonomi yang efisien, modern, dan berdaya saing tinggi.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jumlah BUMN saat ini terlalu besar dan tidak efisien. Banyak perusahaan negara memiliki fungsi serupa, bahkan sebagian masih mencatatkan kerugian tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“BUMN harus menjadi penggerak ekonomi, bukan beban negara. Kita akan fokus memperkuat sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur,” ujar Presiden Prabowo dalam rapat kabinet ekonomi di Jakarta, Selasa (15/10/2025).
Baca Juga: “Tarif Listrik PLN Naik Turun? Ini Daftar Resminya per 14 Okt 2025“
Tujuan dan Arah Restrukturisasi
Rencana pengurangan jumlah BUMN bertujuan menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan efisien. Pemerintah menargetkan hanya perusahaan yang sehat, transparan, dan berdampak besar terhadap pembangunan nasional yang akan dipertahankan.
Restrukturisasi ini juga diharapkan dapat membuka ruang bagi investasi swasta serta meningkatkan sinergi antarperusahaan negara. Dengan jumlah BUMN yang lebih ramping, proses pengawasan dan pengambilan keputusan akan lebih cepat dan terukur.
Implementasi Transformasi oleh Kementerian BUMN
Fokus pada Efisiensi dan Profesionalisme
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pengurangan jumlah, melainkan transformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan. Setiap BUMN akan dievaluasi berdasarkan kinerja, kontribusi, dan kesiapan menghadapi tantangan global.
“Kita ingin BUMN menjadi entitas profesional dan kompetitif. Penggabungan, akuisisi, hingga likuidasi akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang objektif,” ujar Erick.
Ia juga menambahkan bahwa BUMN yang masih memiliki potensi besar akan diarahkan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia agar lebih transparan dan akuntabel.
Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Restrukturisasi besar ini diproyeksikan menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Dana tersebut akan dialihkan ke sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan ini dapat memperkuat daya saing nasional. “Jika dilakukan dengan transparan dan selektif, efisiensi BUMN akan meningkatkan kepercayaan investor serta mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Namun, Bhima juga mengingatkan pentingnya proses seleksi yang terbuka agar tidak menimbulkan monopoli baru di sektor strategis.
Pelajaran dari Restrukturisasi Sebelumnya
Evaluasi Kinerja dan Konsolidasi
Indonesia telah beberapa kali melakukan perampingan BUMN. Pada periode 2020–2024, jumlah BUMN berkurang dari 142 menjadi sekitar 80 melalui penggabungan dan konsolidasi anak perusahaan.
Namun kali ini, kebijakan yang digagas Presiden Prabowo jauh lebih luas dan ambisius. Pemerintah menargetkan proses evaluasi terhadap seluruh BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, dapat selesai dalam dua tahun ke depan.
BUMN yang tidak efisien akan digabungkan dengan entitas yang memiliki fungsi serupa, sedangkan perusahaan yang dinilai potensial akan diperkuat untuk menembus pasar global.
Tantangan dan Strategi Mitigasi
Perlindungan terhadap Pekerja dan Tata Kelola
Kebijakan pemangkasan jumlah BUMN tentu tidak lepas dari tantangan, termasuk dampaknya terhadap tenaga kerja. Pemerintah memastikan setiap langkah transformasi akan memperhatikan aspek sosial agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa program pelatihan ulang dan relokasi akan disiapkan bagi pegawai terdampak. “Kami pastikan tidak ada pekerja yang dirugikan. Semua keputusan diambil dengan adil dan transparan,” tegasnya.
Tantangan Politik dan Kepentingan Daerah
Selain isu ketenagakerjaan, tantangan politik juga menjadi perhatian. Beberapa BUMN memiliki peran penting dalam proyek strategis nasional dan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah menegaskan seluruh keputusan akan berbasis data dan audit independen untuk menjaga kredibilitas proses reformasi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menghapus stigma negatif terhadap BUMN yang selama ini dianggap sarat kepentingan politik.
Visi Ekonomi Indonesia Emas 2045
Struktur BUMN yang Lebih Ramping dan Kompetitif
Kebijakan transformasi BUMN sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju. Dengan jumlah BUMN yang lebih ramping, pemerintah dapat fokus pada sektor berorientasi inovasi dan teknologi untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Restrukturisasi juga diharapkan mampu menarik minat investor asing untuk bermitra dengan BUMN yang lebih efisien dan transparan. Hal ini akan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Menuju Era Baru Ekonomi Nasional
Transformasi besar yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam reformasi ekonomi Indonesia. Pemangkasan jumlah BUMN bukan hanya upaya efisiensi administratif, melainkan langkah strategis membangun fondasi ekonomi modern dan berkelanjutan.
Jika kebijakan ini dijalankan secara konsisten dengan prinsip tata kelola yang baik, Indonesia berpotensi memasuki era baru di mana BUMN menjadi motor utama pertumbuhan dan simbol kemandirian ekonomi bangsa.
Baca Juga: “Indonesia Perpanjang Insentif PPN Properti hingga Akhir 2027“
Leave a Reply