Empat Fokus Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya

Empat Fokus Percepatan Pembangunan Papua Barat Daya Jadi Prioritas Otsus

Penguatan Regulasi, Investasi, SDA, dan Tata Kelola Jadi Pilar Pembangunan

Pemerintah terus mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, mengungkapkan empat fokus utama yang akan menjadi landasan pembangunan di provinsi termuda Indonesia tersebut. Fokus itu mencakup penguatan regulasi, investasi, pengelolaan sumber daya alam, serta politik dan tata kelola pemerintahan.

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya, Sabtu, Velix menegaskan bahwa provinsi ini memiliki modal besar untuk berkembang. Menurutnya, posisi geoekonomi dan geostrategis Papua Barat Daya menjadi keunggulan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan.

Ia menyebut Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tokoh-tokoh daerah yang berpengaruh, serta masyarakat yang solid. Kombinasi tersebut menjadikan provinsi ini sebagai salah satu wilayah prioritas dalam agenda percepatan pembangunan Papua secara menyeluruh.

Klaster pertama difokuskan pada penguatan regulasi. Pemerintah akan menyelaraskan berbagai kebijakan agar lebih sesuai dengan karakteristik wilayah Papua. Harmonisasi regulasi diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Klaster kedua menitikberatkan pada peningkatan investasi dan pengembangan skema pendanaan kreatif. Salah satu langkah yang disiapkan ialah pembentukan Forum Investasi Papua Barat Daya. Forum ini dirancang untuk mempertemukan potensi daerah dengan investor nasional maupun internasional.

baca juga: Diduga Salip dari Kiri, Pemotor Terlindas Bus Transjakarta di Sudirman

Selain menarik investasi baru, pemerintah juga ingin mengembangkan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tidak hanya berbicara pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan investasi yang bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Velix.

Fokus ketiga menyasar pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah akan mengoptimalkan sektor pertambangan, perikanan, kehutanan, kelautan, dan pertanahan melalui penyelarasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memastikan manfaat ekonomi lebih besar dirasakan masyarakat Papua. Pengelolaan yang terintegrasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, klaster keempat berkaitan dengan politik, hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan. Program dalam klaster ini meliputi penguatan birokrasi, penyelesaian konflik, hingga implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua sebagai acuan pembangunan jangka panjang.

Di luar empat klaster utama tersebut, pemerintah tetap menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta penguatan kapasitas masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan konektivitas dan koridor ekonomi agar mobilitas barang, jasa, dan masyarakat semakin efisien. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya.

Velix mengatakan seluruh masukan dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan akan dirumuskan menjadi bahan advokasi kepada kementerian terkait. Hasil pembahasan itu diharapkan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-38 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Kota Sorong ditetapkan sebagai ibu kota sekaligus pusat aktivitas ekonomi kawasan.

Wilayah provinsi ini meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat. Meski menyandang nama “Barat Daya”, letak geografisnya berada di kawasan Kepala Burung atau bagian barat laut Pulau Papua.

Sebagai pintu gerbang logistik dan transportasi di wilayah barat Papua, Papua Barat Daya memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan timur Indonesia. Daerah ini juga dikenal memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari melalui Raja Ampat, perikanan, minyak dan gas bumi, serta kawasan konservasi hutan dan laut.

Dengan potensi tersebut, percepatan pembangunan di Papua Barat Daya diharapkan tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang lebih baik, investasi yang berkualitas, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

baca juga: DPD RI dorong Papua Barat Daya jadi contoh percepatan pembangunan