F-PKB MPR Nilai Etnis Tionghoa Berperan Penting dalam Sejarah Republik Indonesia
Neng Eem Sebut Kontribusi Tionghoa Telah Mengakar Sejak Masa Nusantara
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan bahwa etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam perjalanan panjang pembentukan dan pembangunan Republik Indonesia. Ia menyebut masyarakat Tionghoa bukan hanya bagian dari dinamika sosial bangsa, tetapi juga ikut berkontribusi sebagai salah satu unsur penting dalam sejarah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem dalam dialog kebangsaan bertajuk Peran Tionghoa dalam Pusaran Kebangsaan di Jakarta. Kegiatan itu membahas kontribusi masyarakat Tionghoa sekaligus mendorong penguatan persatuan nasional di tengah masih munculnya pandangan yang membedakan antara kelompok pribumi dan nonpribumi.
Menurut Neng Eem, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman etnis telah menjadi bagian dari fondasi bangsa sejak masa sebelum kemerdekaan. Ia menilai hubungan antarbudaya di Nusantara telah berkembang melalui proses interaksi sosial yang panjang dan melahirkan berbagai bentuk akulturasi.
Akulturasi Budaya dan Perjuangan Lintas Etnis dalam Sejarah Indonesia
Neng Eem mengatakan jejak kontribusi masyarakat Tionghoa dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Pengaruh tersebut terlihat dalam bidang budaya, kuliner, perdagangan, hingga arsitektur yang berkembang melalui proses percampuran budaya selama berabad-abad.
baca juga: PKB main bola bareng PKS hingga Golkar jelang puncak Harlah ke-28
Ia menilai masyarakat Tionghoa memiliki keterlibatan dalam berbagai fase sejarah Indonesia, termasuk perjuangan melawan kolonialisme. Salah satu contoh yang disebut adalah keterlibatan kelompok Tionghoa bersama pejuang lokal dalam perlawanan terhadap VOC.
“Jika kita berani menengok masa lalu dengan mata batin yang jernih, etnis Tionghoa bukanlah penumpang gelap di kapal besar bernama Indonesia. Mereka adalah salah satu arsitek utama, pendiri sekaligus pemilik sah saham republik ini,” ujar Neng Eem.
Ia menambahkan, sejarah tersebut menunjukkan bahwa perjuangan membangun bangsa tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok masyarakat. Persatuan berbagai latar belakang etnis menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi penjajahan dan mempertahankan cita-cita kemerdekaan.
Kebijakan Gus Dur Memperkuat Kesetaraan Hak Etnis Tionghoa
Dalam dialog tersebut, Neng Eem juga menyoroti masa kelam diskriminasi terhadap etnis Tionghoa setelah Indonesia merdeka. Ia menyebut berbagai kebijakan pada masa lalu sempat membatasi ruang ekspresi budaya dan kehidupan sosial masyarakat Tionghoa.
Namun, kondisi tersebut mulai berubah ketika Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengambil langkah reformasi kebijakan terkait hak masyarakat Tionghoa.
Neng Eem menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 menjadi salah satu langkah penting dalam menghapus pembatasan terhadap ekspresi budaya Tionghoa. Kebijakan itu sekaligus mencabut keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.
“Melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mematahkan belenggu Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Beliau memulihkan hak sipil etnis Tionghoa, mengembalikan kebebasan merayakan Imlek, dan menempatkan Khonghucu setara dengan agama lainnya,” kata Neng Eem.
Langkah tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penguatan prinsip kesetaraan warga negara. Setelah itu, masyarakat Tionghoa semakin terbuka berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, politik, pendidikan, ekonomi, seni budaya, hingga olahraga.
F-PKB Dorong Penguatan Narasi Kebangsaan yang Inklusif
Neng Eem mengakui bahwa perbedaan pandangan terkait pribumi dan nonpribumi masih menjadi tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, pembelahan tersebut merupakan warisan politik pecah belah kolonial yang perlu diatasi melalui pemahaman sejarah yang lebih objektif.
Ia menegaskan bahwa identitas Indonesia tidak hanya ditentukan oleh latar belakang keturunan, tetapi juga oleh komitmen bersama untuk membangun bangsa. Karena itu, ia mendorong penguatan pendidikan sejarah yang mampu menggambarkan kontribusi seluruh kelompok masyarakat secara proporsional.
F-PKB MPR RI, kata Neng Eem, berkomitmen untuk terus mendorong penghapusan diskriminasi serta memperkuat kolaborasi antarkelompok dalam menjaga persatuan nasional.
“Menjadi Indonesia bukanlah soal garis keturunan atau asal-usul genetik. Menjadi Indonesia adalah sebuah kesepakatan spiritual, kesepakatan politik dan kebudayaan untuk hidup bersama, saling menopang, dan bahu-membahu mewujudkan kejayaan di bawah kibaran bendera Merah Putih,” ujarnya.
Dialog Kebangsaan Dorong Perawatan Bhinneka Tunggal Ika
Dialog kebangsaan tersebut digelar oleh Badan Persaudaraan Antariman (Berani), badan otonom di bawah naungan PKB yang berfokus pada penguatan nilai pluralisme dan toleransi. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Lahir Ke-28 PKB.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diajak melihat keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Pengakuan terhadap kontribusi berbagai kelompok masyarakat dinilai penting untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif.
Ke depan, penguatan narasi kebangsaan berbasis sejarah yang objektif menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga persatuan. Dengan menghargai kontribusi seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat terus memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
baca juga: Mentan Ajak Mahasiswa USU Jaga Swasembada Pangan Berkelanjutan
Leave a Reply