PDIP Tegaskan Komitmen Zero Mahar di Forum Asia
Kader muda PDI Perjuangan M. Syaiful Mujab menegaskan komitmen partainya untuk menerapkan politik tanpa mahar atau Zero Mahar. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum internasional yang membahas penguatan kelembagaan partai politik di Asia.
Mujab menyampaikan hal itu dalam sesi PDI Perjuangan Sharing Experiences pada konferensi internasional 9th CALD Party Management Workshop di Yogyakarta, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Mujab, politik tanpa mahar penting untuk menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi generasi muda dan kader potensial. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat mengurangi hambatan akibat tingginya biaya politik transaksional.
Politik Tanpa Mahar Buka Peluang bagi Kader Muda
Mujab mengatakan komitmen Zero Mahar menjadi bagian penting dalam membangun sistem politik yang memberikan ruang bagi kader dari berbagai latar belakang.
Ia menilai kader tidak seharusnya terbebani biaya politik yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk tampil sebagai pemimpin.
“Komitmen politik tanpa mahar ini sangat krusial untuk memberikan kesempatan yang setara bagi generasi muda dan kader-kader potensial dari berbagai latar belakang untuk tampil memimpin,” kata Mujab dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Ia menambahkan, politik tanpa mahar juga diperlukan agar proses pencalonan tidak tersandera oleh biaya politik transaksional yang tinggi.
baca juga: Langkah Kemenhut Agar Orangutan Terhindar Asap Kebakaran Hutan
PDI Perjuangan Dorong Pelembagaan Partai
Dalam forum tersebut, PDI Perjuangan juga memaparkan pentingnya pelembagaan partai sebagai fondasi untuk menjaga ketahanan demokrasi di Asia Tenggara.
Mujab menekankan perlunya partai politik bertransformasi menjadi institusi publik yang terstruktur, transparan, dan menerapkan prinsip meritokrasi.
Menurut dia, demokrasi yang sehat membutuhkan partai dengan sistem organisasi yang kuat. Sistem tersebut tidak hanya bergantung pada figur tertentu, tetapi juga memiliki mekanisme kaderisasi yang berkelanjutan.
PDI Perjuangan, kata Mujab, menjalankan kaderisasi melalui Sekolah Partai. Proses tersebut juga disertai penanaman ideologi Trisakti dan nilai-nilai kerakyatan Marhaenisme.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pelembagaan partai yang kuat dan teruji. PDI Perjuangan berkomitmen membangun organisasi yang tidak hanya bertumpu pada figur,” ujarnya.
Tata Kelola Organisasi Menggunakan Standar Internasional
Selain membahas politik tanpa mahar, Mujab memaparkan sejumlah pembaruan tata kelola organisasi yang diterapkan PDI Perjuangan.
Partai tersebut disebut menjadi salah satu pelopor di Indonesia dalam menerapkan standardisasi manajemen organisasi berbasis sertifikasi ISO.
PDI Perjuangan juga menggunakan asesmen psikometri dalam proses seleksi calon pimpinan dan kepala daerah. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendukung proses seleksi yang lebih terukur.
Partai turut memperkenalkan Media Pintar Perjuangan (MPP) sebagai platform digital. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung transparansi, edukasi, serta pemantauan kinerja kader.
Pemanfaatan sistem digital menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas organisasi. Teknologi juga dapat membantu partai mengelola informasi dan mengevaluasi aktivitas kader secara lebih objektif.
Forum CALD Bahas Masa Depan Partai Politik Asia
Pemaparan PDI Perjuangan menjadi bagian dari 9th CALD Party Management Workshop. Kegiatan tersebut diselenggarakan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bersama PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia.
Rangkaian agenda hari kedua diawali dengan diskusi bertajuk Setting the Context – Electoral and Political Party Trends in East and Southeast Asia.
Direktur Regional FNF Asia Moritz Kleine-Brockhoff memoderatori sesi tersebut. Diskusi membahas perkembangan pemilu dan partai politik di kawasan Asia Timur serta Asia Tenggara.
Perwakilan dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Kamboja, dan Vietnam turut mengikuti pembahasan. Negara-negara tersebut diwakili oleh partai atau kelompok politik yang menjadi bagian dari diskusi mengenai perkembangan demokrasi kawasan.
Pada sesi berikutnya, akademisi Universitas Chiang Mai Thailand, Assoc. Prof. Chanintorn Pensute, memandu World Café on Party Institutionalization.
Sesi interaktif tersebut membahas berbagai hambatan dalam proses pelembagaan partai. Peserta juga diarahkan untuk merumuskan langkah praktis dalam memperkuat organisasi politik di kawasan Asia.
The Yogyakarta Commitment Jadi Kesepakatan Bersama
Rangkaian workshop kemudian ditutup dengan perumusan dan pembacaan dokumen konsensus bertajuk The Yogyakarta Commitment.
Sekretaris Jenderal CALD Francis Gerald “Blue” Abaya membacakan dokumen tersebut sebagai bentuk komitmen bersama partai-partai demokratis di Asia.
Kesepakatan itu menyoroti pentingnya penguatan tata kelola organisasi partai. Dokumen tersebut juga menegaskan komitmen untuk menjaga kebebasan sipil sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Forum tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tata kelola partai tidak hanya berkaitan dengan proses elektoral. Pelembagaan organisasi, transparansi, kaderisasi, dan pembiayaan politik juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan.
Bagi PDI Perjuangan, penegasan kembali kebijakan Zero Mahar menjadi salah satu pesan yang dibawa dalam forum internasional tersebut. Komitmen itu sekaligus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni membangun partai yang terbuka, terorganisasi, dan memberikan kesempatan lebih luas kepada kader untuk berkembang.
baca juga: Garuda Shield 2026 di Baturaja hadirkan penerjun dari lima negara
Leave a Reply